Rabu, 20 Desember 2017

Tangkal Terorisme dan Radikalisme dengan Pemberdayaan Ekonomi


Seminar Nasional “Asesmen Pemberdayaan Ekonomi bagi Kaum Muda dalam Menangkal Radikalisme” yang dilaksanakan pada Rabu, 20 Desember 2017 di Hotel Grand Syahid Jaya Jakarta menghadirkan empat pembicara: Brigjen Pol Ir. Hamli, M.E. (Direktur Pencegahan BNPT), Dr. Badrus Sholeh, MA (Direktur PSTPG FISIP UIN Jakarta), Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA (Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), dan Nurrohim (Pendiri Sekolah Master Indonesia). Seminar dan Studi ini didanai oleh Convey Indonesia yang dikelola PPIM UIN Jakarta dan UNDP.

Ini merupakan seminar hasil riset lapangan Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG) FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Riset lapangan dilakukan pada 25 Agustus – 25 September 2017 di lima kota, lima Provinsi, yaitu Nunukan, Kalimantan Utara; Poso, Sulawesi Tengah; Solo, Jawa Tengah; Lamongan, Jawa Timur dan Medan, Sumatra Utara.

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, wawancara mendalam terhadap sekitar 100 responden, FGD, observasi dan analisis dokumen pemerintah dan lembaga daerah dan pusat.

Hasil riset ini, kata Badrus, membantah teori yang didengungkan Barat bahwa ekonomi tidak mampu menyelesaikan masalah terorisme dan radikalisme. 

"Ini koreksi penting bahwa selama ini, mereka (barat) hanya melihat Osama Bin Laden, Hambali atau orang-orang yang kaya pelaku terorisme. Yes, mereka tidak bisa diubah secara ekonomi, tetapi mayoritas anak-anak muda terutama yang berangkat ke Suriah, mereka juga punya alasan ekonomi yang menjadi daya tarik mereka aktif dalam terorisme," jelas pria berumur 46 tahun itu.


Melalui Press Release yang diterima oleh MuslimKota.comsetidaknya ada empat (4) temuan dalam studi yang telah dilakukan PSTPG, berikut hasilnya:
  1. Program ekonomi bagi kaum muda memiliki peran strategis dalam mengatasi radikalisme dan terorisme. Pemerintah, masyarakat sipil dan ormas agama memiliki kontribusi penting dalam aktivitas dan pemberdayaan ekonomi kaum muda termasuk mereka mantan napi teroris, mantan kombatan dan kaum muda yang potensial menjadi target gerakan terorisme dan radikalisme. Program ekonomi juga memerkuat nasionalisme dan pertahanan sosial-keamanan di daerah perbatasan. 
  2. Program dan kegiatan ekonomi bagi kaum muda dan para mantan napiter dan mantan kombatan akan memerkuat kepercayaan diri mereka dalam membangun kemandirian, memeri ruang dalam proses pelepasan (disengagement) dari kelompok teroris dan masa lalu kekerasan dan reintegrasi di masyarakat. Wawancara dengan para mantan napi teroris dan mantan kombatan bahwa mereka berhasil melepaskan tekanan dan pengaruh kelompok teroris yang masih berusaha mengajak mereka dalam aksi kekerasan dan terorisme melalui kegiatan ekonomi baik secara individu maupun melalui komunitas dan koperasi. Pelatihan beragam skill, modal usaha, inovasi produk dan pendampinan bagi mereka akan menjamin keberlanjutan upaya mereka untuk keluar dari lingkar kekerasan masa lalu dan sepenuhnya terintegrasi di masyarakat. 
  3. Program ekonomi kaum muda masih didominasi oleh program pemerintah (BNPT, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementeruan Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan dinas-dinas terkait di daerah) secara jangka pendek. Masih terbatas peran stakeholder, pemerintah daerah dan pengusaha daerah dan lokal dalam kegiatan ekonomi bagi kaum muda dan mantan napiter dan mantan kombatan.  Pentingnya program ekonomi dalam jangka panjang dan berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat secara bersama akan meciptakan program ekonomi bagi kaum muda yang lebih kuat dan memiliki pengaruh dan dampak lebih permanen. Ini juga urgen bagi kepastian perdamaian di daerah pasca konflik. 
  4. Koordinasi dan program komprehensif dan berkesinambungan perlu dilakukan bersama lintas kementerian dan dinas, pemerintah pusat dan daerah, dan stakeholder, pengusaha dan ormas agama dalam pemberdayaan ekonomi kaum muda dan para mantan napiter dan mantan kombatan. Rekomendasi ini ditujukan memerkuat BNPT yang akan melakukan Rencana Aksi Nasional pada 2018 dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga negara.


Comments
0 Comments

Posting Komentar

Start typing and press Enter to search